Sejarah

Pabri bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap Debitor :
1. Pertahankan Bisnis Anda.
2. Pertahankan Perusahaan Anda.
3. Pertahankan Asset Anda
- Pilih asset produktif dan asset non produktif,
   apabila terjadi beban, maka
- Pilihlah asset yang jangka pendek, menengah dan panjang.
4. Pertahankan Pribadi Anda

Pabri menyeimbangkan posisi debitor dan kreditor :
1. Adanya i'tikad baik terhadap kewajiban pembayaran utang.
2. Debitor harus negosiasi dengan pihak kreditor.
3. Ambil langkah inisiatif Restrukturisasi

Mobirise

Visi dan Misi

SIARAN PERS

Bagaimana Melakukan Restrukturisasi Penyelamatan Bisnis dari Krisis Covid-19

Mengandalkan fasilitas Restrukturisasi dari pemerintah sangatlah tidak cukup. Karena program Restrukturisasi dari Pemerintah bersifat stimulus sehingga tidak mempunyai kemampuan komprehensif untuk melakukan penyelamatan sektor riil. Pada saat ini pemerintah sendiri sedang berusaha keras merealisasikan stimulus yang diantaranya berupa insentif fiskal, nonfiskal, keuangan, insentif bantuan langsung pada masyarakat terbawah, dan insentif pariwisata selain tentunya insentif langsung pada dunia kesehatan.

Sedangkan stimulus restrukturisasi hanya berupa relaksasi relasi perbankan dengan debitornya sangat terbatas, diantaranya berupa penilaian status Debitor serta penyediaan dana tambahan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau kredit sampai dengan Rp. 10 Milyar, sementara untuk kredit di atas Rp. 10 Milyar penilain status debitor tetap mengacu pada ketentuan yang telah ada. Restrukturisasi dari Pemerintah hanya terkait relasi parsial Debitor Pengusaha dengan Lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, sedangkan pada kenyataannya relasi usaha jauh lebih kompleks karena mencakup juga relasi supplier, karyawan, perbankan asing, dan relasi-relasi kewajiban lainnya. Jika diilustrasikan pada mobil yang mogok, pemerintah hanya memberi stimulus berupa pelumas saja, sedangkan bensin, perbaikan mesin dan sebagainya harus diupayakan secara mandiri.

Bukan berarti Restrukturisasi yang ditawarkan pemerintah harus diabaikan, sebaliknya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan sepanjang sesuai dengan kebutuhan debitor. Namun tentu langkah inisiatif restrukturisasi dari Debitor secara mandiri jauh lebih signifikan dalam menyelamatkan usaha.

Dalam melakukan inisiatif restrukturisasi mandiri dapat digunakan cara nonlitigasi dan litigasi. Untuk Debitor yang relasi kewajibannya sederhana misalnya hanya memiliki satu kreditor saja maka cara nonlitigasi bisa sangat efektif dengan tunduk pada asas-asas KUHPerdata. Sedangkan untuk Debitor Pengusaha yang memiliki kewajiban yang kompleks terhadap para kreditor maka cara litigasi sangat diperlukan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas perlindungan hukum dalam Undang-Undang Tahun 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat “UUPKPU”). Untuk saat ini UUPKPU merupakan undang-undang yang paling komprehensif memfasilitasi restrukturisasi kewajiban debitor pada kreditor.

Langkah pertama-tama yang harus dilakukan dalam melakukan restrukturisasi adalah melakukan penilaian kemampuan usaha yang selanjutnya dikomparasikan terhadap kewajiban-kewajiban yang ada. Restrukturisasi digunakan untuk menjembatani kemampuan usaha dengan kewajiban-kewajiban yang ada. Ketika restrukturisasi tidak mampu menjembatani kemampuan dengan kewajiban maka restrukturisasi tersebut akan gagal, dan perusahaan mengarah pada kebangkrutan. Langkah berikutnya adalah mengaktualisasikan proyeksi tersebut dalam proposal yang diajukan pada para kreditor dengan tujuan agar utang dapat terkendali. Restrukturisasi yang baik mengarahkan debitor menjadi pengendali utang, sebaliknya restrukturisasi yang tidak berkualitas justru menempatkan posisi utang sebagai pengendali debitor. Langkah formil terakhir adalah menuangkan hasil Restrukturisasi tersebut dalam bentuk kesepakatan atau jika ditempuh metode litigasi menuangkan dalam bentuk putusan pengadilan. Langkah formil ini penting untuk menjamin adanya kepastian hukum atas restrukturisasi tersebut.

Langkah-langkah diatas memang tidak mudah dimana diperlukan kemampuan hukum yang detail sekaligus kemampuan perhitungan Bisnis yang cermat. Apalagi jika dibandingkan dengan krisis gigantik akibat covid-19 yang sudah dikategorikan bencana nasional. Namun saat ini tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan sektor usaha, dimana langkah restrukturisasi adalah langkah yang paling signifikan.

Ivan Garda – Advokat Restrukturisasi
Pusat Advokasi dan Restrukturisasi Bisnis Indonesia

Office
Cilandak Appartement and Sport Centre R. 105
Cilandak Town Square Area
Jl. TB Simatupang No.17
Jakarta Selatan  
HP 08170011973




DASAR HUKUM

Quran Surat Al-Baqarah Ayat  280

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

KEPERDATAAN KHUSUS

Lebih lanjut lihat penjelasan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

SUBSCRIBE FORM

Subscribe to our Newsletter

Address

Cilandak Appartement and Sport Centre R. 105
Cilandak Town Square Area
Jl. TB Simatupang No.17
Jakarta Selatan  

Contacts

Email: Pabri-Care
Phone: +628170011973